pemekaran wilayah desa pekuncen

Posted: 11 Agustus 2010 in Uncategorized

A. JUDUL PENELITIAN

Pemekaran Wilayah Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas (Studi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi rencana pemekaran wilayah Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas)

B. RUANG LINGKUP KAJIAN

Sosiologi Politik

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Berbicara tentang pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa, kita tidak dapat menga baikan pengertian, latar belakang, pendekatan konsep maupun kenyataan-kenyataan kondisi masyarakat di daerah yang berbeda-beda, sekaligus dikaitkan pula dengan masalah keterpaduan yang sangat penting artinya bagi pembangunan desa yang harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan karena pada dasarnya desa merupakan bagian yang sangat vital bagi keberadaan bangsa Indonesia (Sayogyo : 2007). Vital karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukan keragaman bangsa Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian, penguatan desa menjadi hal yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh. Artinya, pembangunan masyarakat desa adalah menjadi urusan pemerintah dan warga negara yang bersangkutan (Sumitro Maskun : 1994)

Visi menuju otonomi desa pada dasarnya menghendaki adanya usaha pengembangan masyarakat swadaya dan mandiri. Kemampuan untuk mengurusi urusan mereka sendiri adalah keswadayaan desa dan kemandirian desa sehingga pada akhirnya desa tidak lagi selalu tergantung pada pemerintahan yang lebih tinggi.

Pasca adanya otonomi daerah, setiap daerah pada dasarnya dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan asas desentralisasi dimana setiap daerah diberi hak dan wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Pembangunan pun seharusnya didasarkan pada kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri sehingga efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dapat tercapai, dengan demikian kesejahteraan masyarakat bukan sekedar wacana melainkan sesuatu yang konkret yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Terkait dengan upaya pembangunan, Desa Pekuncen dalam kurun waktu 3 tahun telah melakukan berbagai pembenahan. Ini terlihat dari dibangunnya public facilities dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) pemerintah desa yang memprioritaskan untuk membangun fasilitas umum guna memenuhi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada tahun 2008, Pemerintah Desa Pekuncen melakukan program pengaspalan jalan sepanjang kurang lebih 7 km, yang meliputi jalan utama desa dan jalan-jalan kecil atau gang sepanjang Dusun II dan Dusun III. Program pengaspalan jalan ini pada dasarnya bertujuan untuk memperlancar transportasi warga masyarakat Dusun II dan III pada khususnya dan warga masyarakat Desa Pekuncen pada umumnya. Selain itu, program pengaspalan jalan ini juga bertujuan untuk mempermudah akses pemerintah desa dalam rangka pemberian fasilitas dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat desa.

Kemudian pada tahun 2009, pemerintah Desa Pekuncen melakukan program pembuatan kolam ikan pancingan sebanyak dua buah yang berlokasi di Dusun II. Program ini cukup mendapat apresiasi dari masyarakat karena dalam program ini pemerintah desa melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam program pembuatan kolam ikan tersebut. Namun sayangnya program ini terkesan kurang tepat sasaran dan kurang bermanfaat bagi masyarakat. Sampai saat ini kolam ikan  tersebut belum berjalan secara maksimal dan dibiarkan begitu saja tanpa terawat dan terjaga dengan baik. Pada tahun 2010 pemerintah desa sedang membangun gedung pertemuan sekaligus gedung olahraga yang berlokasi di sebelah utara Kantor Pemerintah Desa Pekuncen.

Dari beberapa program pembangunan fisik yang telah dan sedang berjalan, pemerintah desa telah berupaya meningkatkan pelayanan dan pemberian fasilitas kepada seluruh masyarakat desa. Namun sayangnya, pembangunan fisik yang ada tidak dibarengi dengan pembangunan nonfisik. Ini terlihat dari tidak adanya program nonfisik pemerintah desa yang berjalan optimal. Program non fisik yang ada dirasa kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Padahal jika dilihat dari fungsinya, pembangunan non fisik merupakan salah bentuk pembangunan yang harus diupayakan oleh setiap pemerintahan karena berfungsi memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dari pembangunan non fisik ini pada akhirnya dapat menghasilkan masyarakat dengan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan berkualitas.

Dari beberapa program pembangunan yang ada, pada dasarnya pemerintah desa telah berupaya menciptakan kesejahteraan yang menyuluruh bagi warga masyarakat Desa Pekuncen. Pembangunan-pembangunan yang ada merupakan sebuah representasi dari kinerja pemerintah desa sebagai salah satu upaya dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan visi otonomi desa. Memang hampir semua kebijakan pemerintah desa yang berkenaan dengan pembangunan desa mengedepankan sederet tujuan mulia. Seperti mengubah wajah fisik desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan sosial desa, hingga memberdayakan masyarakat dan membuat pemerintahan desa lebih modern. Namun sayangnya program-program pemerintah desa tersebut sebagian belum berjalan secara maksimal dan dari beberapa program pembangunan yang telah berjalan, pemerintah desa terkesan lebih memfokuskan pembangunan pada salah satu wilayah, dimana pembangunan yang ada lebih terfokus pada Dusun II dan Dusun III. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan dalam benak masyarakat, dimana pembangunan yang seharusnya merata kepada seluruh lapisan masyarakat desa pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan wacana pembangunan yang selama ini didengar oleh masyarakat.

Terkait dengan pembentukan, pemecahan, penyatuan, dan penghapusan desa, warga masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas khususnya yang berdomisili di wilayah administratif Desa Pekuncen bagian selatan (Dusun I), berencana untuk mengajukan program pemekaran wilayah yang bertujuan untuk memisahkan diri dari wilayah administratif  Desa Pekuncen.

Rencana pemekaran wilayah ini muncul sebagai wacana dalam masyarakat mulai awal tahun 2009. Isu yang beredar dalam masyarakat menyebutkan bahwa rancana pemekaran ini muncul sebagai sebuah reaksi masyarakat (Dusun I) terhadap kinerja pemerintahan desa yang selama ini dianggap kurang efektif dan tidak merata dalam hal pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun nonfisik kepada seluruh masyarakat. Pembangunan-pembangunan yang ada terkesan lebih memihak kepada wilayah dan atau golongan tertentu sehingga memicu perasaan tidak puas dari sebagian masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dan akhirnya menginginkan adanya pemekaran wilayah ini. Selain itu, pada dasarnya pemekaran wilayah ini juga bertujuan agar wilayah yang dimekarkan (Dusun I) dapat membentuk dan mengatur pemerintahannya sendiri secara lebih efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya.

Rencana program pemekaran wilayah ini tentu mendapat berbagai tanggapan dari seluruh lapisan masyarakat Desa Pekuncen. Pro dan kontra muncul di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah wacana untuk menyikapi fenomena yang dapat dikatakan masih asing terdengar dikalangan warga masyarakat Desa Pekuncen.  Terlepas dari berbagai isu yang beredar dalam masyarakat, tentu rencana pemekaran wilayah ini tidak lepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, seperti faktor geografis, jumlah penduduk maupun faktor politis seperti yang telah disebutkan di atas.

Bertolak belakang dari permasalahan yang ada, masyarakat juga menginginkan adanya kemajuan desa itu sendiri. Masyarakat juga melihat adanya peluang yang sangat besar dengan adanya Perda nomor 6 Tahun 2008 yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk lebih berkembang dalam mengelola sebuah desa.

Terkait dengan hal tersebut, atas prakarsa dari tiap masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, jumlah penduduk, kondisi sosial politik, sosial budaya, ekonomi masyarakat dan potensi desa, maka Desa Pekuncen telah memenuhi syarat mutlak berdasarkan Perda nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penggabungan  dan atau Penghapusan desa untuk dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Pekuncen Induk dan Desa Legok.

Desa Pekuncen pada dasarnya memiliki wilayah yang sangat luas, dan Desa Pekuncen adalah sebuah desa berdasarkan sejarah dahulu adalah dua desa yang telah menjadi satu, kemudian Desa Pekuncen adalah desa dengan jumlah penduduk yang sangat banyak sehingga untuk pemerataan pembangunan dan fasilitas lain kurang efektif, dan lagi Desa Pekuncen seolah-olah terputus oleh adanya jalan kereta api yang membagi dua desa tersebut. Wacana pemekaran desa sendiri didasari adanya Perda nomor 6 tahun 2008 yang memberikan peluang atau kesempatan kepada tiap-tiap daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing, bahwa Desa Pekuncen Legok dengan jumlah penduduk yang banyak dan potensi SDM yang kuat serta kemampuan untuk mandiri dapat memekarkan diri berdasarkan perda ini, dan juga untuk mengoptimalkan pembangunan Desa Pekuncen Legok. Juga kalau kita melihat dari kenyataan perkembangan zaman yang semakin maju dan juga tuntutan dari perkembangan reformasi, demokrasi, partisipatif, keterbukaan dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, maka masyarakat pada tingkat bawah menginginkan adanya pemekaran ini.

D. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka penelitian ini akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut :

Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi rencana pemekaran Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas?

E. PEMBATASAN MASALAH

Pemekaran Desa Pekuncen menjadi 2 desa tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan dalam hal meningkatkan kualitas masyarakat yang diharapkan lebih maksimal. Berdasarkan wacana yang ada, pemekaran Desa Pekuncen merupakan  sebuah refleksi ketidakpuasan dari sebagian masyarakat atas kinerja pemerintah desa yang menganggap bahwa pemerintahan yang sedang berjalan tidak komprehensif dalam hal pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, agar penelitian ini lebih jelas dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, maka aspek yang akan diteliti adalah hal-hal apa saja yang memicu rencana pemekaran wilayah Desa Pekuncen dan motivasi masyarakat Desa Pekuncen melakukan pemekaran wilayah. Faktor pendukung pemekaran yang akan diteliti adalah aspek fisik yang meliputi luas wilayah serta topografi wilayah Desa Pekuncen dan aspek non-fisik yang meliputi jumlah penduduk, sosial budaya, sosial politik, kondisi ekonomi yang ada di Desa Pekuncen.

F. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh deskripsi umum tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi rencana pemekaran wilayah Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

2.a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat diadakannya penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan Sosiologi terutama untuk mengembangkan kajian dalam disiplin Sosiologi Politik. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis.

2.b. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana yang mendalam kepada pihak yang terkait dengan rencana pemekaran wailayah Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

G. LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

Rencana pemekaran wilayah Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas tentu tidak terlepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Dari berbagai faktor yang ada, tentu di dalamnya terdapat berbagai perbedaan, ketidaksepakatan, dan konflik atau pertikaian, karena pada dasarnya konflik, perbedaan dan ketidaksepakatan merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa dihindarkan dari kesatuan masyarakat. Untuk dapat menjelaskan  adanya perbedaan, ketidaksepakatan dan konflik yang ada dalam masyarakat Desa Pekuncen,  maka dalam penelitian ini menggunakan perspektif konflik sebagai model pendekatannya, yakni untuk melihat adanya potensi-potensi konflik yang melatarbelakangi munculnya rencana pemekaran wilayah Desa Pekuncen dan untuk memberikan batasan ruang lingkup serta ragam konflik sehingga konflik sebagai fenomena sosial dapat diletakkan dalam perspektif yang tepat.

Perspektif konflik memandang masyarakat bukan sebagai suatu sistem sosial yang bulat terpadu tetapi suatu sistem sosial yang penuh dengan perbedaan, ketidaksepakatan, dan konflik atau pertikaian. Perbedaan, ketidaksepakatan dan kesenjangan ini muncul di tengah-tengah warga masyarakat Desa Pekuncen sebagai sebuah refleksi ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah desa yang selama ini dianggap kurang merata dalam hal pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun non-fisik. Perspektif konflik ini berasumsi bahwa masyarakat disatupadukan bukan oleh adanya suatu konsensus tentang suatu nilai, tetapi oleh adanya daya paksa yang mengacam siapa saja yang hendak memecah-belah. Perspektif ini menekankan perubahan sosial dan ketidaksepakatan yang ada dalam masyarakat sebagai segi yang paling dinamik kehidupan masyarakat. Menurut Ritzer (dalam Mas’oe Nasikun) tanpa perbedaan, konflik dan perubahan sosial, kehidupan masyarakat itu tidak akan bermakna. Singkatnya, masyakat adalah arena persaingan kepentingan dan konflik.

Selain menggunakan perspektif konflik sebagai model pendekatan, dalam penelitian ini juga menggunakan teori deprivasi relatif. Deprivasi relatif merupakan keadaan psikologis dimana seseorang merasakan ketidakpuasan atas kesenjangan/kekurangan subjektif yang dirasakannya pada saat keadaan diri dan kelompoknya dibandingkan dengan orang atau kelompok lain. Keadaan deprivasi relatif inilah yang sedang dialami oleh sebagian warga masyarakat Desa Pekuncen. Dimana sebagian warga masyarakat desa (Dusun I) merasa tidak puas atas kinerja pemerintah desa yang saat ini sedang berlangsung. Fakta-fakta yang ada dalam hal pembangunan terkesan memihak salah satu kelompok atau wilayah tertentu, sehingga memunculkan berbagai wacana terkait rencana pemekaran wilayah ini. Dari keadaan deprivasi ini akhirnya dapat menimbulkan persepsi adanya suatu ketidakadilan. Menurut Brown (dalam  http://smartpsikologi.blogspot.com/2007/08/sebab munculnya prasangka. html) perasaan mengalami ketidakadilan yang muncul karena deprivasi akan mendorong adanya prasangka. Dengan demikian untuk dapat memahami kesenjangan-kesenjangan tersebut digunakan teori deprivasi relatif untuk melihat dan menganalisis fakta-fakta yang berkaitan dengan pemekaran Desa Pekuncen ini.

2. Tinjauan Pustaka

a. Wacana Pemekaran Wilayah dalam Konteks Otonomi Daerah

Pemekaran wilayah menurut Arif Roesman Effendy (dalam …..) merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah. Secara etimologis, pengertian otonomi berasal dari bahasa latin yaitu “ autos “ yang mempunyai arti “sendiri” dan “nomos” yang dapat diartikan sebagai aturan (Adurahman, 1987 : 7). Kemudian secara harfiah, menurut Purwadarminto (1984 : 68) otonomi adalah hak untuk mengatur atau memerintah rumah tangganya sendiri.

Pengertian daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan  Republik Indonesia. Sementara pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan otonomi ini merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi (Supriady : 2002).

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu mempertimbangkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai prinsip dari penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri. Asas desentralisasi merupakan asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga pemerintahan menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian prakarsa, wewenang dan tanggung jawab menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Menurut Mardiasmo, desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Desentralisasi kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan lembaga-lembaga daerah menurut konsepnya sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, pelayanan masyarakat yang efektif, pengentasan kemiskinan, dan keadilan bersama (Anatomi : 2007).

Asas dekonsentrasi merupakan asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Sedangkan asas tugas perbantuan merupakan asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas (Kansil : 2008).

Menurut Maiwan (dalam Anatomi : 2007) tuntutan akan perlunya otonomi daerah dilandasi oleh dua aspek, yaitu :

1. Bertolak dari tuntutan rasa keadilan dari daerah dalam arti luas, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial.

2. Karena tuntutan perkembangan yang semakin kompleks yang mendorong pemerintah bekerja ke arah yang lebih efisien dengan cara mendesentralisasikan sebagian wewenangya.

Visi otonomi menurut Syamsudin Haris dirumuskan dalam tiga lingkup interaksinya, yaitu :

  1. Bidang Politik

Otonomi harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

  1. Bidang Ekonomi

Otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. Dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengambangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.

  1. Bidang Sosial dan Budaya

Otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Berbicara pembentukan dan pemekaran wilayah baru, maka undang-undang yang dipakai saat ini adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana undang-undang ini merupakan undang-undang terbaru sebagai revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan secara gamblang dalam Pasal 4 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Dalam konteks desa, pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 216 (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang  telah ada.

Selanjutnya dalam Permendagri No. 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan,  tertera syarat-syarat pembentukan desa baru, diantaranya :

  1. Jumlah penduduk, yaitu:
    1. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK.
    2. Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK.
    3. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.
    4. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
    5. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
    6. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupanbermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
    7. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
    8. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
    9. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya  masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Dengan adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan. Dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan disebutkan bahwa tujuan dari pembentukan desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemekaran menurut Arif Roesman Effendy (dalam …..) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.

3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian.

4. Percepatan pengelolaan potensi suatu daerah.

5. Peningkatan keamanan dan ketertiban.

Pada tataran normatif, kebijakan pemekaran wilayah seharusnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahtraan masyarakat. Namun, kepentingan politik seringkali lebih dominan dalam berbagai proses pemekaran wilayah yang berlangsung selama ini. Proses pemekaran wilayah pun menjadi bisnis politik dan uang. Akibatnya, peluasan daerah pemekaran seringkali diwarnai indikasi terjadinya KKN. Kepentingan substansif, yakni peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan dukungan terhadap pembangunan ekonomi mempunyai potensi besar untuk tidak diindahkan (Anatomi : 2007).

b. Otonomi Daerah yang Berbasiskan Good Local Governance

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma rule government menjadi good governance. Dalam paradigma rule government penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik senantiasa mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, paradigma good governance tidak terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara semata, tetapi harus melibatkan internal maupun eksternal birokrasi (Hari Sabarno : 2007).

Dalam implementasinya, governance meliputi tiga institusi yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu negara (state), sektor swasta (private sector) dan lembaga swadaya masyarakat (civil society organization). Negara menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan dan lembaga swadaya masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, prinsip good governance dalam prakteknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Dalam melaksanakan prinsip good governance, seluruh aparatur penyelenggara pemerintah daerah dituntut mempunyai perspektif good governance. Prinsip ini sebenarnya sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik yang selama ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Indonesia. Asas ini menghubungkan esensi norma hukum dan esensi norma etika yang merupakan norma yang tidak tertulis. Aparatur pemerintahan daerah dituntut memahami kedua esensi norma tersebut dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak berada pada dua sisi yang bertentangan dengan hukum dan etika di dalam masyarakat di daerah (Hari Sabarno : ibi ).

Menurut Tumpal P. Saragi, konsep governance bila diterjemahkan dalam konsep desa menjadi governance desa. Dalam implementasinya, governance desa meliputi tiga institusi yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD), Pasar (Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Masyarakat) serta Lembaga Kemasyarakatan (Civil Society). Interaksi yang seimbang dapat diwujudkan melalui kerja sama dan koordinasi, mengutamakan dialog, negosiasi menuju musayawarah mufakat. Menurutnya, kemandirian desa merujuk pada kemampuan riil desa dalam menyelenggarakan governance secara internal tanpa atau dengan bantuan eksternal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Hal ini berhubungan dengan kemampuan komponen governance yang ada di desa untuk mengorganisir sendiri semua potensi yang tersedia dalam lingkungannya. Potensi tersebut berkaitan dengan kemandirian komponen governance untuk melakukan self governing secara bersama-sama dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi apa saja yang ada di desa, seperti bentuk-bentuk modal sosial dan memobilisasikannya untuk kepentingan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial.

c. Model Otonomi Masyarakat Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam Undang-Undang  No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Dalam Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Wijaya : 2003). Otonomi desa dianggap sebagai kewengan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat. Jadi istilah ”otonomi desa” lebih tepat bila diubah menjadi ”otonomi masyarakat desa” yang berarti kemampuan masyarakat yang benar-benar tumbuh dari masyarakat (Tumpal P. Saragi : 2004).

Perwujudan otonomi masyarakat desa adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakan oleh masyarakat dengan prinsip  dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti otonomi masyarakat desa adalah demokrasi, jadi otonomi masyarakat desa tidak mungkin terwujud tanpa demokrasi. Otonomi masyarakat desa dicirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap masyarakat (Tumpal P. Saragi, Ibid).

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat menuntun dan dituntut dimuka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran pendapatan dan Belanja serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal-usul desa bersangkutan, kepala desa dapat mendaikan perkara atau sengketa yang terjadi diantara warganya (Wijaya, loc.cit)

Pada dasarnya berbagai hak istimewa yang dimiliki desa, dapat dioptimalkan sebagai salah satu upaya menigkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Terkait dengan berbagai upaya tersebut di atas, Pemerintah Desa Pekuncen dalam kurun waktu 3 tahun telah melakukan berbagai pembenahan sebagai salah satu upaya pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan-pembangunan tersebut antara lain terlihat dengan adanya program pengaspalan jalan pada tahun 2008 yang dilaksanakan di Dusun II dan III, kemudian pembuatan kolam ikan pada tahun 2009 yang berlokasi di Dusun II dan sekarang pada tahun 2010 pemerintah desa sedang membangun gedung pertemuan yang berlokasi di sebelah utara Kantor Pemerintahan Desa Pekuncen. Namun sayangnya dari beberapa pembangunan fisik yang ada tidak dibarengi dengan pembangunan nonfisik. Ini terlihat dari tidak adanya program non fisik pemerintah desa yang berjalan optimal.

Dari beberapa program pembangunan yang ada, pada dasarnya pemerintah desa telah berupaya menciptakan kesejahteraan yang menyuluruh bagi warga masyarakat Desa Pekuncen sebagai upaya kongkrit dalam merealisasikan cita-cita otonomi desa yang selama ini bergulir dalam masyarakat. Namun sayangnya program-program pemerintah desa tersebut sebagian belum berjalan secara maksimal dan dari beberapa program pembangunan yang telah berjalan, pemerintah desa terkesan lebih memfokuskan pembangunan pada salah satu wilayah, dimana pembangunan yang ada lebih terfokus pada Dusun II dan Dusun III. Sehingga pada akhirnya memicu perasaan tidak puas dari sebagian masyarakat atas kinerja pemerintah desa yang dianggap kurang efektif dan kurang komprehensif dalam bidang pembangunan. Bertolak belakang dari permasalahan yang ada, masyarakat juga menginginkan adanya kemajuan desa itu sendiri. Masyarakat juga melihat adanya peluang yang sangat besar dengan adanya Perda nomor 6 Tahun 2008 yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk lebih berkembang dalam mengelola sebuah desa. Wacana pemekaran desa itu sendiri didasari adanya perda tersebut yang memberikan peluang atau kesempatan kepada tiap-tiap daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing,. Juga kalau kita melihat dari kenyataan perkembangan zaman yang semakin maju dan juga tuntutan dari perkembangan reformasi, demokrasi, partisipatif, keterbukaan dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, maka masyarakat pada tingkat bawah menginginkan adanya pemekaran ini.

C. Review Penelitian Terdahulu

Untuk menambah ketajaman dalam penelitian ini, penulis perlu untuk menjadikan penelitian terdahulu sebagai referensi dalam upaya mencapai tujuan penelitian secara baik. Penelitaian terdahulu yang menjadi referensi adalah penelitian faqih Anatomi (2007) yang berjudul Pemekaran Daerah (Studi kasus rentang persepsi masyarakat Brebes Selatan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Brebes). Penelitian ini menjadi pijakan awal bagi penulis untuk mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi rencana pemekaran Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten. Penelitian yang dilakukan oleh Faqih Anatomi lebih memfokuskan perhatiannya pada persepsi warga masyarakat Brebes Selatan terhadap rencana pemekaran wilayah Kabupaten Brebes.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Masrukin sebagai bahan acuan. Dalam penelitiannya yang berjudul “ Konflik Dalam Pemekaran Kabupaten Cilacap “ ia mengemukakan bahwa pemekaran Kabupaten Cilacap dilatarbelakangi oleh adanya konflik antara kelompok elit masyarakat Cilacap Barat yang berada dalam kondisi “deprivasi relatif”, yakni kondisi adanya kesenjangan antara keadaan yang diharapkan dengan kenyataan aktual yang dialami. Ia menyebutkan bahwa fakta pembangunan ekonomi yang ada dalam Kabupaten Cilacap cenderung lebih berorientasi pada wilayah Cilacap Tengah, sehingga terjadi suatu ketimpangan dan kesenjangan dalam hal pemerataan pembangunan. Karena faktor tersebutlah pada akhirnya warga masyarakat Cilacap Barat menginginkan adanya pemekaran ini. Selain itu dalam pemekaran ini juga terdapat konflik intern yang terjadi dalam wilayah Cilacap Barat, yakni konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal yang terjadi ialah mengenai penentuan calon ibukota kabupaten yang menjadi perdebatan oleh elit masyarakat Kabupaten Cilacap Barat dan konflik vertikal yang terjadi ialah mengenai proses dari pemekaran itu sendiri yang terhambat atau bahkan gagal untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh warga masyarakat Cilacap Barat.

G. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

a. Metode Penelitian

a.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004 : 4) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Digunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin memperoleh gambaran (keterangan) yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji.

a.2. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah warga masyarakat Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas yang menginginkan adanya rencana pemekaran wikayah (warga Dusun I) dan Panitia pengurus program pemekaran wilayah Desa Pekuncen ini.

a.3. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian kualitatif, unsur yang terpenting adalah adanya cakupan, keluasaan dan kedalaman data yang diperoleh dari beberapa informan yang ditunjuk. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008: 85). Teknik pengambilan sasaran penelitian ini merupakan metode memilih atau menetapkan sasaran penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu tanpa mendasarkan dari resistensi atau keterwakilan dari populasi tetapai lebih mengarah pada cakupan, kekhasan dan kedalaman informasi yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber yang kompeten dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

a.4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

a.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode wawancara mendalam / indepth interview. Wawancara merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang terwawancarai. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan teknik observasi. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap fenomena sosial yang terjadi di lokasi penelitian, untuk mendapatkan data yang bersifat tindakan atau tingkah laku sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti tetap memberitahukan maksud dan tujuan pengamatannya atau disebut dengan pengamatan secara terbuka ( Moleong, 2002: 127 )

Selain menggunakan dua metode di atas, dalam penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu pengambilan data pendukung dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data yang berasal dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian.

a.5. Sumber data

a.5.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari informan langsung dan diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.

a.5.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan yang digunakan untuk menjelaskan data primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mangungkap data yang diharapkan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari catatan ataupun tulisan-tulisan  yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang diteliti seperti buku-buku literature, jurnal majalah atau Koran, dsb.

b. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan model analisis interaktif. Menurut Milles dan Huberman (1992 : 20), ada tiga komponen pokok dalam analisis data dengan model interaktif, yakni :

  1. a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis  yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

  1. b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memeri peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan table bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Dengan demikian, penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya sangatlah diperlukakn untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

  1. c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar / kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.

Ketiga komponen tersebut satu sama lain saling berkaitan erat dalam sebuah siklus. Peneliti bergerak di antara ketiga komponen tersebut. Hal in dimaksudkan untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan rinci sehingga menghasilkan kesimpulan induktif sebagai hasil pemahaman dan pengertian peneliti.

c.Validitas Data

Untuk memperoleh kebenaran, peneliti mengunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2002 : 178). Menurut Patton (Moleong, ibid), triangulasi data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam data kualitatif.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu, membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan. Jadi dalam penelitian ini triangulasi data dicapai dengan cara peneliti mengadakan pengecekan kembali atas informasi yang diberikan. Informasi yang diperoleh kemudian diuji kebenarannya dengan data hasil observasi serta data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahnman. 1987, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, PT. Media Sarana, Jakarta.

Anatomi, Faqih. 2007, Pemekaran Daerah (Studi Kasus Tentang Persepsi Masyarakat Brebes Selatan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Brebes), Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Craib, Ian. 1984, Teori Teori Sosial Modern dari Parson Sampai Habermas, CV. Rajawali, Jakarta.

Haris, Syamsudin. 2005, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta.

Kansil, CST. Dan Christine S.T. Kansil. 2008, Pemerintahan Daerah Indonesia, Hukum Administrasi Daerah, Sinar grafika, Jakarta.

Mardiasmo. 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta.

Maskun, Soemitro. 1994, Pembangunan Masyarakat Desa : Asas, Kebijakan dan Manajemen, PT  Media Widya Mandala, Yogyakarta.

Mas’oed Nasikun, Mohtar, Sosiologi Politik, Studi Sosial, UGM, Jogjakarta.

Masrukin. 2009. Konflik Dalam Pemekaran Kabupaten Cilacap (dalam Jurnal Interaksi, Sosiologi FISIP UNSOED, Purwokerto)

Milles, Mattew dan Michael Huberman. 1992, Analisis Data Kualitatif, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Moleong, Lexy. 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Pudjiwati Sajogyo, Sayogjo. 2007, Sosiologi Pedesaa Kumpulan Bacaan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Purwadarminto, WJS. 1984, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Sabarno, Hari. 2007, Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Gravika, Jakarta.

Saragi, Tumpal P. Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa, IRE Press. Yogyakarta.

Singarimbun, Masri. 1995, Metode Penelitian Survei, PT. Pustaka LP3S Indonesia, Jakarta.

Sugiyono. 2008, Metode penelitian Kuantitatif Kuailitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Supriady Bratakusumah, Dedy dan Dadang Solihin. 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widjaja, HAW. 2003, Otonomi Desa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumber lain :

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Media Grafika Utama, Yogyakarta.

http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/Jurnal%20-%20Deprivasi%20relatif.pdf.

http://smartpsikologi.blogspot.com/2007/08/sebab-munculnya-prasangka.html.

PEDOMAN WAWANCARA

a.  Identitas Informan :

1. Nama                       :

2. Alamat                     :

3. Umur                        :

4. Jenis Kelamin           :

5. Pendidikan               :

b.  Pertanyaan

  1. Masyarakat
  • Bagaimana awal mula rencana pemekaran wilayah ini muncul?
  • Hal-hal apa saja yang memicu rencana pemekaran?
  • Motivasi apa yang melatarbelakangi rencana pemekaran?
  • Apakah ada keterkaitan antara kinerja pemerintah desa dengan rencana pemekaran wilayah ini?
  • Apa saja tujuan dan manfaat dari rencana pemekaran wilayah ini?
  • Sebagai warga masyarakat, bagaimana Anda menyikapi rencana pemekaran ini?
  • Apa saja harapan Anda dari adanya rencana pemekaran ini?
  1. Panitia Pengurus Pemekaran
  • Bagaimana awal mula rencana pemekaran wilayah ini muncul?
  • Hal-hal apa saja yang memicu rencana pemekaran?
  • Motivasi apa yang melatarbelakangi rencana pemekaran?
  • Apakah ada keterkaitan antara kinerja pemerintah desa dengan rencana pemekaran wilayah ini?
  • Apa saja tujuan dan manfaat dari rencana pemekaran wilayah ini?
  • Tindak lanjut apa saja yang telah dilakukan sebagai bentuk keseriusan dari rencana pemekaran ini?
  • Upaya apa saja yang akan dilakukan terhadap rencana pemekaran wilayah ini?
  • Syarat administratif seperti luas wilayah dan jumlah penduduk apakah telah memenuhi syarat pemekaran?
  • Bagaimana kondisi sosial budaya, sosial politik dan ekonomi daerah yang akan dimekarkan?
  • Cakupan wilayah yang akan dimekarkan meliputi daerah mana saja?
  • Bagaimana warga masyarakat menyikapi rencana pemekaran ini?
  • Apa saja harapan Anda dari rencana pemekaran ini?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s